Print 
PDF
Dawab, mantan ketua RW Simpang Raja
Pendopo,BP
Adanya wacana sebagian kecil masyarakat untuk menjadikan Simpang Raja menjadi desa, dianggap langkah mundur, tidak aspiratif, syarat kepentingan, dan tidak memahami tata ruang PALI.
Hal ini diungkapkan Dawab, salah seorang tokoh masyarakat Simpang Raja yang juga mantan ketua RW Simpang Raja pada BP di Simpang Raja (Senin,4/8).
Dikatakan langkah mundur, karena Simpang Raja adalah pintu gerbang masuk kekawasan kota Pendopo ibu kota PALI dan masuk dalam kawasan kelurahan Handayani Mulia.
" Menurut tata ruang ibu kota PALI, Simpang Raja adalah jantung kota masa depan PALI. Kalau dimekarkan menjadi Kelurahan itu baru benar. Jadi buat apa buang biaya dan energi menjadikan nya desa " ujar Dawab.
Lebih jauh Dawab juga menuturkan bahwa upaya ini adalah keinginan beberapa orang tertentu saja. Tanpa melalui musyawarah.
" Masak belum apa-apa sudah menunjuk si A kades, si B Sekdes, Sianu BPD, dan si C jadi P3N . Kan lucu ?!! " Jelas Dawab lagi.
Sementara ditempat terpisah Mulyadi, pemuka agama menandaskan. Hal ini jangan dipolitisir untuk kepentingan tertentu dan sebagai lips servis saja.
" Masyarakat harus diberikan pembelajaran yang benar, karena Penjabat Bupati PALI tidak akan dan tidak mungkin mengesahkannya. Mau ikut aturan mana? " Tamya Mulyadi.
" Masyarakat sah-sah saja punya aspirasi tapi kata orang jawa ojo neko-neko. Apalagi Undang- Undang tentang desa ini akan lebih selektif lagi untuk pemekaran karena menyangkut anggaran negara yang satu desa satu miliar. Jadi syarat-syarat akan lebih selektif tentunya. Sedangkan beberapa desa yang ada sekarang saja masih ada beberapa yang belum terdaftar dikemendagri" jelas Mulyadi (nurul)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
