Print 
PDF
PRABUMULIH,BP -- Kekesalan awak media terhadap Bagian Humas Protokol Pemkot Prabumulih, terutama dalam pengurusan berkas Advetorial dan pembagian dana Advetorial yang tidak adil dan transparan, membuat awak media melakukan aksi unjuk rasa pelataran parkir Pemkot Prabumulih, Kamis (6/8).
Aksi yang diikuti oleh awak media yang bertugas di Prabumulih, terutama awak media mingguan dan meminta agar dana advetorial dihapuskan dalam pengajuan anggaran APBD Prabumulih tahun 2016.
"Aksi ini merupakan puncak dari kekesalan awak media dalam mengurus berkas dan pembagian dana advetorial dalam pemuatan advetorial di bagian Humas Protokol Pemkot Prabumulih," ujar Bambang, Ketua LJKP.
Hal senada juga disampaikan Anja, wartawan Sumatera Deadline. "Selama ini kita ikuti kemauan Bagian Humas, dalam pengaturan pemuatan dan jumlah dana pemuatan advetorial. Tapi kok makin lama, kita selalu diperlakukan tak sama dan terlalu besar jurang pembeda dalam angka tagihan advetorial dan pemuatan advetorial," jelasnya di sela sela aksi.
Aksi ini mendapat perhatian dari pihak Pemkot Prabumulih. Asisten III M Yusuf Arni dan didampingi Kabag Humas Protokol Sri Prameswari Yudistira dan pihak Pol PP Prabumulih.
Yusuf Arni menyatakan dirinya diperintahkan oleh Walikota karen beliau sedang rapat dengan Kepala Dinas dan akan hadir sesuai rapar selesai.
Tak lama, Walikota H Ridho Yahya memghampiri wartawan yang masih menunggu beliau dan langsung menyampaikan aspirasinya.
"Kita tampung keinginan wartawan dalam pengaturan advetorial ini," ucapnya sambil meminta Kabag Humas Sri Parameswaru untuk mengakomodir keinginan wartawan.
Selanjutnya menurut H Ridho Yahya pihak Pemkot dan Pihak DPRD Prabumulih akan mengevaluasi pengajuan dana advetorial ini, hingga bisa sama sama dirasakan seluruh awak media.
"Kalau dana advetorial ini dihapuskan, gimana saya mau mempromosikan Prabumulih," ujarnya berseloroh. Namun ia memastikan akan serius menyikapi aspirasi kawan kawan media di Prabumulih ini.(usman/bambang)
Aksi yang diikuti oleh awak media yang bertugas di Prabumulih, terutama awak media mingguan dan meminta agar dana advetorial dihapuskan dalam pengajuan anggaran APBD Prabumulih tahun 2016.
"Aksi ini merupakan puncak dari kekesalan awak media dalam mengurus berkas dan pembagian dana advetorial dalam pemuatan advetorial di bagian Humas Protokol Pemkot Prabumulih," ujar Bambang, Ketua LJKP.
Hal senada juga disampaikan Anja, wartawan Sumatera Deadline. "Selama ini kita ikuti kemauan Bagian Humas, dalam pengaturan pemuatan dan jumlah dana pemuatan advetorial. Tapi kok makin lama, kita selalu diperlakukan tak sama dan terlalu besar jurang pembeda dalam angka tagihan advetorial dan pemuatan advetorial," jelasnya di sela sela aksi.
Aksi ini mendapat perhatian dari pihak Pemkot Prabumulih. Asisten III M Yusuf Arni dan didampingi Kabag Humas Protokol Sri Prameswari Yudistira dan pihak Pol PP Prabumulih.
Yusuf Arni menyatakan dirinya diperintahkan oleh Walikota karen beliau sedang rapat dengan Kepala Dinas dan akan hadir sesuai rapar selesai.
Tak lama, Walikota H Ridho Yahya memghampiri wartawan yang masih menunggu beliau dan langsung menyampaikan aspirasinya.
"Kita tampung keinginan wartawan dalam pengaturan advetorial ini," ucapnya sambil meminta Kabag Humas Sri Parameswaru untuk mengakomodir keinginan wartawan.
Selanjutnya menurut H Ridho Yahya pihak Pemkot dan Pihak DPRD Prabumulih akan mengevaluasi pengajuan dana advetorial ini, hingga bisa sama sama dirasakan seluruh awak media.
"Kalau dana advetorial ini dihapuskan, gimana saya mau mempromosikan Prabumulih," ujarnya berseloroh. Namun ia memastikan akan serius menyikapi aspirasi kawan kawan media di Prabumulih ini.(usman/bambang)
