Print 
PDF
Handayani Mulia, BP -- Drs H Apriyadi Msi menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung SMKN 1 Talang Ubi di Handayani Mulia, Kamis (3/9). Selain dihadiri Bupati, acara tersebut juga dihadiri oleh Kasi Prasarana Kemendikbud RI; Drs Munadir, Wakil Ketua DPRD PALI; Devi Haryanto SH MH; Kadisdikbud PALI; Drs Abu Hanifah dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkab PALI lainnya, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua PWI PALI dan tamu undangan lainnya, serta kepala dan siswa SMKN 1 Talang Ubi.
Disampaikan Kadisdikbud PALI Drs Abu Hanifah, banyak tuntutan dari siswa, guru dan wali serta berkat kecintaan Bupati PALI terhadap dunia pendidikan, maka pada Tahun 2015 ini Pemkab PALI telah membantu mendirikan 3 unit SD, 3 unit SMP dan 4 unit SMA.
"Untuk SMK ini mendapat bantuan Rp. 1.881.5oo,- rupiah dari Kemendikbud Jakarta," ungkap Abu.
Ditambahkan oleh Abu bahwa sekolah yang dibangun diatas tanah 2 ha ini belum mempunyai biaya operasional. Untuk itu sekolah yang mempunyai 3 orang pegawai negeri, 27 orang tenaga sukarela serta 5 orang TU ini dibantu oleh Pemkab PALI sebesar 10juta tiap bulannya.
"Saat ini kita sedang mengusulkan agar SMK ini bisa mendapatkan pencarian dana BOS," papar Abu.
Masih menurut Abu, di tahun 2016 pihaknya akan membuka 3 SMK baru di 3 kecamatan yakni Kecamatan Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang.
Dengan nada bercanda, padak ahirnya Abu berharap agar kedepan Pihak Kemendikbud dapat memberikan bantuan mengingat PALI merupakan daerah otonomi Baru.
Drs Munadir, Kasi Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa di tahun 2013 telah dirintis pendidikan wajib 12 tahun dan di tahun 2016 "wajar 12 tahun" dapat direalisasikan. Namun menurutnya untuk merealisasikannya pemerintah masih memiliki berbagai hambatan diantaranya keterbatasan ruang praktek, kebijakan pemerintah daerah dan pembatasan jumlah rombongan belajar.
Sementara itu dikatakan oleh Munadir Dana Alokasi Khusus untuk SMK, sudah dimulai sejak tahun 2013.
"Kabupaten PALI tahun 2015 mendapat Rp. 3,06 miliar, dengan dana sharing 10% semoga dapat terlaksana dengan baik," harap Munadir.
"Tahun 2016 nanti DAK sudah melibatkan kementerian teknis, namun saat ini masih sepenuhnya kewenangan di Kementerian Keuangan," lanjutnya.
Disampaikan oleh Munadir Dana DAK 900M untuk 2016 diusulkan 3 triliun.
"Untuk dana BOS kedepan wacananya akan dikelola propinsi," kata Munadir.
Sementara itu Penjabat Bupati PALI Drs H Apriyadi Msi mengatakan, Dana operasional selama 5 tahun harus tersedia, dan dengan persetujuan dewan akan menyediakan sarana prasarana praktek.
"Pendidikan adalah investasi jangka panjang, tahun depan belum ada hasilnya, 10 tahun kedepan akan kelihatan inilah investasinya," terang Apriyadi.
Apriyadi mengharapkan agar tenaga pendidik jangan menjadi hambatan.
" 1,8 m adalah dana yang kecil karena disamping gedung perlu sarana penunjang, diharapkan jadi tenaga terampil sesuai jurusan sesuai potensi daerah," paparnya.
"Contohnya jurusan pertanian dan pertambangan agar siswanya kelak dapat mengelola SDA di PALI dengan baik," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengharapkan agar semua lapisan masyarakat, LSM maupun awak media dapat mengontrol proses pembangunan gedung sekolah tersebut.
"Karena proyek ini dikerjakan secara swakelola maka saya mengajak semua lapisan untuk dapat mengontrol jalannya pembangunan," ajak Apriyadi.
Apriyadi mengharapkan jika dikemudian hari ditemukan masalah pada pembangunan tersebut maka ia mengharapkan agar hal tersebut dapat di koordinasikan dengan pihaknya terlebih dahulu, agar hal seperti pada dana bantuan pemerintah Australia karena ada oknum LSM yang tidak mengetahui pekerjaan tersebut melaporkan kepada Dubes Australia bahwa hasil pembangunan yang menggunakan dana AUS-ID tidak layak mengakibatkan PALI tidak mendapatkan lagi dana tersebut," urai Bupati.
"Jika dari awal ditemukan masalah, laporkan agar bisa dibenahi dan diperbaiki," tukas Apriyadi.
Untuk fasilitas umum lainnya seperi pengadaan jalan dan listrik, Bupati mengharapkan agar Distamben LH dan Dinas PU dapat menganggarkannya di tahun 2016.
Selain itu Bupati juga menghimbau agar semua kepala SKPD dapat mencarikan dana dari pusat untuk pembangunan di Kabupaten PALI.
"Jangan hanya mengandalkan dana dari Kabupaten, oleh karena itu jika Kadin berangkat ke Jakarta diharapkan jangan hanya mengikuti acara sosialisai tapi juga dapat melakukan lobby," tegas Apriyadi.
"Saat ini masih banyak kepala SKPD yang memble dan belum bisa melaksanakan tugas. Jika ada masalah dihadapi jangan dihindari," pungkas Apriyadi.(PL)
Disampaikan Kadisdikbud PALI Drs Abu Hanifah, banyak tuntutan dari siswa, guru dan wali serta berkat kecintaan Bupati PALI terhadap dunia pendidikan, maka pada Tahun 2015 ini Pemkab PALI telah membantu mendirikan 3 unit SD, 3 unit SMP dan 4 unit SMA.
"Untuk SMK ini mendapat bantuan Rp. 1.881.5oo,- rupiah dari Kemendikbud Jakarta," ungkap Abu.
Ditambahkan oleh Abu bahwa sekolah yang dibangun diatas tanah 2 ha ini belum mempunyai biaya operasional. Untuk itu sekolah yang mempunyai 3 orang pegawai negeri, 27 orang tenaga sukarela serta 5 orang TU ini dibantu oleh Pemkab PALI sebesar 10juta tiap bulannya.
"Saat ini kita sedang mengusulkan agar SMK ini bisa mendapatkan pencarian dana BOS," papar Abu.
Masih menurut Abu, di tahun 2016 pihaknya akan membuka 3 SMK baru di 3 kecamatan yakni Kecamatan Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang.
Dengan nada bercanda, padak ahirnya Abu berharap agar kedepan Pihak Kemendikbud dapat memberikan bantuan mengingat PALI merupakan daerah otonomi Baru.
Drs Munadir, Kasi Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa di tahun 2013 telah dirintis pendidikan wajib 12 tahun dan di tahun 2016 "wajar 12 tahun" dapat direalisasikan. Namun menurutnya untuk merealisasikannya pemerintah masih memiliki berbagai hambatan diantaranya keterbatasan ruang praktek, kebijakan pemerintah daerah dan pembatasan jumlah rombongan belajar.
Sementara itu dikatakan oleh Munadir Dana Alokasi Khusus untuk SMK, sudah dimulai sejak tahun 2013.
"Kabupaten PALI tahun 2015 mendapat Rp. 3,06 miliar, dengan dana sharing 10% semoga dapat terlaksana dengan baik," harap Munadir.
"Tahun 2016 nanti DAK sudah melibatkan kementerian teknis, namun saat ini masih sepenuhnya kewenangan di Kementerian Keuangan," lanjutnya.
Disampaikan oleh Munadir Dana DAK 900M untuk 2016 diusulkan 3 triliun.
"Untuk dana BOS kedepan wacananya akan dikelola propinsi," kata Munadir.
Sementara itu Penjabat Bupati PALI Drs H Apriyadi Msi mengatakan, Dana operasional selama 5 tahun harus tersedia, dan dengan persetujuan dewan akan menyediakan sarana prasarana praktek.
"Pendidikan adalah investasi jangka panjang, tahun depan belum ada hasilnya, 10 tahun kedepan akan kelihatan inilah investasinya," terang Apriyadi.
Apriyadi mengharapkan agar tenaga pendidik jangan menjadi hambatan.
" 1,8 m adalah dana yang kecil karena disamping gedung perlu sarana penunjang, diharapkan jadi tenaga terampil sesuai jurusan sesuai potensi daerah," paparnya.
"Contohnya jurusan pertanian dan pertambangan agar siswanya kelak dapat mengelola SDA di PALI dengan baik," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengharapkan agar semua lapisan masyarakat, LSM maupun awak media dapat mengontrol proses pembangunan gedung sekolah tersebut.
"Karena proyek ini dikerjakan secara swakelola maka saya mengajak semua lapisan untuk dapat mengontrol jalannya pembangunan," ajak Apriyadi.
Apriyadi mengharapkan jika dikemudian hari ditemukan masalah pada pembangunan tersebut maka ia mengharapkan agar hal tersebut dapat di koordinasikan dengan pihaknya terlebih dahulu, agar hal seperti pada dana bantuan pemerintah Australia karena ada oknum LSM yang tidak mengetahui pekerjaan tersebut melaporkan kepada Dubes Australia bahwa hasil pembangunan yang menggunakan dana AUS-ID tidak layak mengakibatkan PALI tidak mendapatkan lagi dana tersebut," urai Bupati.
"Jika dari awal ditemukan masalah, laporkan agar bisa dibenahi dan diperbaiki," tukas Apriyadi.
Untuk fasilitas umum lainnya seperi pengadaan jalan dan listrik, Bupati mengharapkan agar Distamben LH dan Dinas PU dapat menganggarkannya di tahun 2016.
Selain itu Bupati juga menghimbau agar semua kepala SKPD dapat mencarikan dana dari pusat untuk pembangunan di Kabupaten PALI.
"Jangan hanya mengandalkan dana dari Kabupaten, oleh karena itu jika Kadin berangkat ke Jakarta diharapkan jangan hanya mengikuti acara sosialisai tapi juga dapat melakukan lobby," tegas Apriyadi.
"Saat ini masih banyak kepala SKPD yang memble dan belum bisa melaksanakan tugas. Jika ada masalah dihadapi jangan dihindari," pungkas Apriyadi.(PL)
