Print 
PDF
Buruknya pelayanan publik ini mengundang reaksi keras warga, dan pihak PLN selalu "ngeles" dengan berbagai alasan.
Untuk itu ada baiknya Bupati PALI bersungguh-sungguh memikirkan hal ini. Karena sejak pertama terbentuknya PALI tahun 2013 yang lalu, kami sudah memberikan solusi kepada pak Bupati. Dan beliau sudah merencanakan study banding ke Kabupaten Pelalawan, Riau guna melihat dan mempelajarai adanya Perusahaan Listrik Daerah (PLD) disana
Bupati Pelalawan Riau berani mengambil langkah tersebut demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Dimana monopoli PLN bisa dihapuskan. Memang bisnis paling enak itu tidak punya saingan. Sehingga tidak ada pembanding. Padahal terobosan itu perlu, apalagi PALI kaya akan sumber energi listrik, yakni minyak, gas, batubara dan sebagainya.
Kalau ada yang bilang banyak aturan yang harus ditabrak jika Perusahaan listrik Daerah ini dibentuk. Perlu kami tegaskan bahwa Undang- Undang dan Peraturan di NKRI itu punya Hierarki yang jelas bahwa aturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Dalam masalah ini, hajat akan Listrik ini bisa merujuk pada pasal 33 UUD'45 bahwa Sumber Daya Alam ini dikuasai Negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya.
Jadi Kalau Bupati dan DPRD PALI berani melakukan itu misalnya karena keterbatasan dana boleh jadi dengan menggandeng pihak ketiga, masalah pelayanan buruk PLN ini di PALI bisa diatasi. Karena mereka berdagang sudah ada saingan. Warga akan mendapatkan keuntungan dari adanya persaingan ini.
Dan jika terealisasi BUMD LISTRIK di PALI ini akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang besar buat kemajuan daerah.
Pertanyaannya hanya satu, mampu dan beranikah Pemkab PALI melakukan terobosan. Seperti yang sudah dilakukan Pelalawan Riau ini?
* Penulis :
Nurul Fallah, SH
Ketua Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) PALI
Powered by Telkomsel BlackBerry®
