ERA KONSTRUKSI "PUTUS NYAMBUNG"

Terinspirasi dari lagunya Raffi Ahmad "Putus Nyambung" aku men-sinonimkan nya dengan pengerjaan proyek jalan propinsi dan kabupaten ditahun Kabiisat 2014 ini.

Sebelumnya di Era Syahrial Oesman kita tidak pernah lihat pengerjaan jalan cor beton "putus nyambung" ini. Lebih banyak ke Aspal murni. Mungkin saja dulu bahan aspal lebih murah dan mudah didapat tentu saja dengan tenaga ahli berbeda.Sekarang konstruksi lebih banyak dengan cor beton mungkin sekarang semen lebih murah (Perlu pengkajian lebih dalam)

Kalo jaman aspal kemaren ada istilah aspal "tahi sapi" sekarang lebih halus, tapi teknik mengurangi rangka baja dan adukan cor terutama semen mengakibatkan buruknya mutu jalan. Dimulai dari retak dan cepat amblasnya jalan.Seharusnya adukan itu punya tradisi 123, sekarang 1 tidak karuan, karena memang perintah bos juga diperparah dengan anak buah dan PK jual Semen ke pembeli gelap. Maka lengkaplah sudah penderitaan.

LPSE yang memegang data perusahaan mengesahkan tender padahal Perusahaan tidak punya alat berat,begitu juga syarat modal dan lainnya. ULP yang katanya sudah mendapat sertitifikasi dalam team evaluasinya meloloskan Perusahaan yang punya Cuap+Cuap saja.Kemudian menyerahkan pekerjaan ke pihak ketiga. Media, LSM dan Ormas yang seharusnya mendapat informasi yang benar dari pihak lain dibiarkan menjelma menjadi hewan liar bemata merah, sebagian diberi daging segar dan sebagian lagi dibiarkan kurus padahal Undang Undang mengatur adanya lembaga PPID. Sementara para Kepala SKPD sibuk mencari "nasabah" yang berani bayar 10% dimuka. Sedangkan peranan konsultan hanya nongol nominal pembayaran uang jasanya saja. Tak ada koreksi atas pekerjaan, bahkan kelapangan pun tak pernah, begitupun runut PA, KPA, PPTK dan semuanya. Aku percaya kalau ada 1 saja yang benar diantara sekian kelengkapan lembaga dan pejabat publik seperti dimaksud UU No.14 /2008. Tentu Hasil pekerjaan akan benar. Moga lembaga Audit dan pengawasan seperti LKPP, BPK, bisa bekerja dengan benar.

Senjata pamungkas CCU dari SKPD jangan terlalu gampang dipercaya, sebab apakah perubahan diahir proyek itu karena bencana alam, atau kejadian memaksa lainnya, begitu juga dengan keterlambatan, bahkan kegagalan proyek seharusnyalah ada yang bertanggungjawab. Untung masih ada KPK dan PPATK selain lembaga Tipikor POLRI, kejaksaan dan Ispektorat yang dinilai teman-teman tumpul dalam menyelamatkan Uang negara (APBN dan APBD)

Ini contoh kasus : Pada tahun 2000 jamannya pak Kadin PU Bina Marga Sumsel Ir.Darna anak ajaib dilaksanakan pekerjaan jalan propinsi dari Sindang Marga (batas Cabdin Muba) ke 25 km ke arah belimbing (lewat antara prambu menang- Tanjung Baru) pekerjaan nya oleh PT Budi Bakti Prima (BBP) bisa benar mulai dari ketebalan Agregat A, Agregat B, Batu jagung hingga ketebalan aspal dan lebar jalan, begitupun konstruksi plat duicker dan box cover. Ada 1 penyebab mutunya bisa bagus, dan bisa dirasakan serta dilihat hingga 14 tahun sesudahnya yakni : KONSULTAN.

Konsultannya dari Jakarta, mereka tidak mau di ajak kerjasama dalam tanda kutip dengan pelaksana, pengawas dan lainnya. Mereka katakan " kami profesional dalam pekerjaan, kami tidak mau merubah 1 mm pun sesuai RAB dan Gambar yang ada" diajak 1 rumah pun tidak mau 1x24 jam stand bye dilapangan. Dan kontrol serta Uji mutu terus dilakukan minimal per 50 meter pekerjaan. Itu baru Konsultan ahli. Sayangnya setelah itu justru mereka tidak dipakai lagi di Sumatera ini. Hahahaha.....

Apalagi kalau mau dibandingkan saat pekerjaan jalan by pass Rajabasa- Bakauheni yang dikerjakan oleh kontraktor asing (Korea) tahun 1986 yang lalu.

Tulisan ini untuk menggugah kesadaran kita semua, kami diam bukan tidak tahu. Satu hal mungkin semakin jauh dari jejak jejak kenabian orangpun semakin meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya
Pertama, mereka tidak takut lagi dengan mati karena amanah sebagai pemimpin tidak dijaga dengan baik dan benar.
Kedua, Hadits Rasul yang menegaskan bahwa" jika pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya tunggu saja kehancurannya" sudah tidak berlaku, karena kenyataan sekarang justru bila diserahkan pada ahlinya pekerjaan itu menjadi hancur.

Nurulfallah D, SH

* Penulis adalah pemerhati Sosial kemasyarakatan dan ketua Organisasi Massa Gabungan Anak Indonesia Baru (GAIB) DPC PALI.