AP3 Datangi Kantor DPRD Pertanyakan Proyek yang Dikerjakan Pemborong Luar

Pendopo - "Saya merasa menyesal ikut mendirikan kabupaten ini (PALI, red), karena pengusaha pribumi asal PALI tidak pernah diutamakan, dan masyarakatnya belum disejahterakan, sekarang kami minta 20 persen proyek khusus dikerjakan oleh pengusaha pribumi, sekarang ini yang ada semua proyek dikerjakan pengusaha dari luar PALI kami sudah jenu hanya sebagai penonton saja"
Hal itu dikatakan H. Iskandar Anwar, SE ketua AP3 PALI sekaligus Ketua Harian Umum Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Senin (6/4) dikantor DPRD Kabupaten PALI.
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pribumi PALI (AP3) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi kantor DPRD PALI, diterima langsung oleh Ketua DPRD PALI Marta Dinata bersama angota DPRD lain diantaranya Drs H. Soemarjono, Sudarmi ST, Eka Purwadi dan Darmadi Suhaimi.
Menurut H. Iskandar Anwar ,SE selaku ketua AP3 mengatakan bahwa maksud kedatangan mereka ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi pengusaha pribumi PALI yang tidak kebagian proyek pada APBD Kabupaten PALI.
"Kita membentuk kabupaten PALI ini untuk kesehjahtraan masyarakat PALI, setelah Kabupaten PALI terbentuk banyak sekali kami lihat ketimpangan terutama sekali bagi pengusaha pribumi PALI." Ungkap Iskandar.
"0,05 % proyek dikerjaan pengusaha lokal PALI bahkan pekerjaan proyek selama 2 tahun ini banyak dikerjakan pengusaha luar asal PALI" lanjutnya.
Terpisah Sukarni Wakil ketua AP3 mengatakan bahwa kalau tidak ada orang PALI sendiri yang membawanya,tidak mungkin orang luar bisa masuk kesini.
"Kami berharap kepada dinas PU setelah saya pelajari beberapa orang kebanyakan pemborong pekerjaan adalah orang Palembang, Muara Enim, Prabumulih proyek dibawa Penunjukan Langsung (PL) 0 - 200 juta kami mampu kenapa dikasihkan orang lain kami juga bisa menikmati kami merasa dianak tirikan orang luar kalau tidak ada yang membawa tidak mungkin masuk pali,"Kesal Sukarni.
Terpisah,Marta Dinata Ketua DPRD PALI mengatakan bahwa ia sepakat setiap proyek dikerjakan harus ada papan merek jika tidak ada jangan dikerjakan.
"Kami sepakat untuk menyikapi hal ini karena DPRD PALI baru dilantik 26 Pebruari 2015 kalau anggaran APBD dan ABT Tahun 2014 DPRD belum terbentuk,
Dikatakan Marta untuk ABT pekerjaan Pisik bukan APBD 500 juta untuk kesejahteran masyarakat PALI sudah bisa memantau pekerjaan sekarang aspirasi akan kami tampung untuk kedepan kami anggarkan di tahun 2016 otomtis di utamakan yang bekerja orang pali bukan orang luar pali"tutur Marta.(Hr)
Berita PALI