Print 
PDF
Berita PALI,- Lembaga Intelijen Pers Repormasi Republik Indonesia
(Liper-RI)Pimpinan Daerah(PD) kabupaten PALI siap berpartisipasi mengawal dan mengawasi program pemerintah,salah satunya dibidang pembangunan yang bersumber dana dari APBN maupun APBD yang digelontorkan pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten PALI.
Hal ini diungkapkan oleh ketua Pimpinan Daerah Liper-RI Amarudin,dikantor seketariatnya dibilangan simpang raja belum lama ini,mengapa demikian karena menurutnya dia takut disinyalir terjadi penyelewengan.
Dengan adanya keraguan tersebut maka lembaga Liper-RI selalu mengawasi serta berkomitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam membangun kabupaten penukal abab lematang ilir (PALI) sesuai dengan aturan.
Mengapa demikian supaya jangan sampai hal ini terjadi,Sehingga masyarakat bawah atau masyarakat kecil tidak menjadi korban kebijakan menyimpang yang bisa menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.Seperti pembangunan yang ada didesa desa bersumber dana APBN.
Menurutnya Pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus memprioritaskan beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu Amarudin berharap kepada para kepala desa agar mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa.
Menurutnya dalam pasal 5 Permendesa Nomor 5 disebutkan bahwa penggunaan dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud, bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan."Jelas Amarudin
Selain itu dia mengajak masyarakat agar ikut memantau pembangunan yang ada di daerahnya masing masing karena dengan ada kerjasama bisa melancarkan proses pembangunan dikabupaten berjuluk bumi serepat serasan ini.
Tidak itu saja menurut ketua lembaga indefenden ini dia tidak mau ada kecurangan saat penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah,baik itu dari APBN maupun APBD karena apabila hal itu terjadi ini akan menghambat pembangunan yang sudah diprogramkan pemerintah kabupaten PALI dan akibatnya masyarakatlah menjadi korban dari oknum pemborong nakal serta kwalitas bangunannya tidak utuh.
Senada diungkapkan Sapuan selaku Bendahara keuangan Liper-RI dia menambahkan yang bakal diawasi bukan hanya bangunan yang ada didesa saja namun seluruh kabupaten berjuluk Bumi serepat serasan ini apapun bentuknya itu.
Tidak hanya itu saja menurutnya lembaga Liper-RI siap menerima masukkan dari masyarakat, seumpama ada temuan temuan dilapangan misalkan pemborong nakal dalam pengerjaan bangunan yang tidak sesuai spek atau menyalahi aturan,lembaga ini akan terjun langsung kelapangan melihat kebenarannya.
Apabila itu benar terjadi Liper-RI siap mengadukan hasil temuan tersebut kepihak TIPIKOR bahkan bila perlu sampai KPK,dia berharap agar pengunaan dana dari pemerintah benar benar dikerjakan sesuai aturan.(Hr)
Berita PALI
