Print 
PDF
BeritaPALI,- Dengan dikeluarkannya peraturan Mendagri nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, lembaga dan ormas sangat perperan penting dalam memberikan informasi dan mengawasi jalannya Roda Pembangunan.
Dan Bila mana masyarakat dan anggota lembaga ada temuan dilapangan,misalkan infrastruktur atau fisik bangunan tidak sesuai dengan space yang dikerjakan oleh pihak pemborong yang nakal Jangan takut untuk melapor.
Hal ini dikatan Nurul Fallah SH.MH selaku hukum dan Advokasi Laskar Merah Putih saat rapat konsulidasi,dan silahturahmi yang digelar sketariat LPM dibilangan simpang raja handayani mulya kecamatan talang ubi kabupaten PALI.sabtu (30/7)
"Jangan takut melaporkan temuan-temuan yang menyimpang sebab kita bertugas memonitor dan mengawasi, tetapi sampaikan temuan tersebut dengan santun dan tidak mengundang emosi,kita bukan mencari-cari kesalahan tetapi harus menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pembangunan,"kata Nurul
Menurutnya jika menemukan tindak kejahatan seperti Korupsi atau penyimpangan dana,dan ini ada undang-undangnya seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI No.17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan.
Tidak hanya itu saja dijelaskan Advokat asal PALI ini,menurutnya bagi lembaga yang mengungkap atau melaporkan tidak pidana korupsi akan mendapatkan penghargaan sesuai Putusan MK no.76/PUU-X/2002 dan putusan no. 98 PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 juga PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Ayo kita sama sama mengawal kebijakan pemerintah dalam membangun kabupaten ini,laporkan jika kalian ada temuan dilapangan kalau ada pemborong nakal, asalkan akurat tidak mengada ngada,"Ungkap LBH Gaib ini
St
