Print 
PDF |
| Logo GAIB |
Kebijakan Tidak Populer dimaksud antara lain :
Jalan2 ke tiga negara
Kegiatan dilingkungan Diknas PALI ini menyedot perhatian masyarakat luas karena disisi lain penataan dunia pendidikan PALI masih memprihatinkan. Sebagai contoh adanya pemotongan dana siswa miskin dan tidak adanya nomor induk siswa di SDN Tambak beberapa waktu lalu.
Pembangunan infrastruktur jalan putus nyambung
Masyarakat berharap beberapa jalan utama yang membuka aura PALI seperti jalan Tambak, Jalan Simpang Rasau dapat terselesaikan tahun ini kenyataannya belum tuntas. Bahkan putusnya jembatan Kertadewa sempat membuat beberapa kecamatan terisolir beberapa minggu. Untungnya pihak zikon tanggap. Hal ini terjadi karena armada batu bara ratusan lewat dijembatan belanda tersebut hingga ambrol.
Begitu pula mutu proyek jalan dipertanyakan oleh beberapa elemen masyarakat. Saeperti jalan Tanding marga ke tratans.
Penataaan Ibukota Kabupaten
Semestinya waktu 2 tahun sudah cukup bagi pemerintah membangun kerangka ibu kota dan pusat pemerintahan. Kenyataan nya hingga saat ini belum ada tanda-tandanya sekalipun.Padahal fondasi awal in sangat perlu untuk kerangka acuan pembangunan PALI sesuai tata ruang (grand design) Kabupaten PALI
Sewa Gedung Pemkab
Sampai saat ini pemkab PALI masih nge"kost" digedung-gedung milik masyarakat. Dan disinyalir dengan harga sewa yang tidak lumrah. Namun seluruh elemen LSM dan Ormas tidak ada yang mengungkap dan mempertanyakan hal tersebut. Ada apa?
Pendataan Warga Miskin
Hingga saat ini Pemkab PALI belum punya data yang valid dan representatip. Tentang jumlah penduduk PALI. Terutama penyandang masalah sosial. Mau bikin KK dan KTP masih ke muara enim dengan alasan belum online. Badan Pusat Statisitik belum terbentuk, tidak ada ide membentuk Team terpadu untuk mendata semua hal yagn dibutuhkan sebagai data base. Padahal sudah berbagai lembaga dibentuk misalnya TKSK, dan lainnya. Masih mengandalkan data BPS muara enim puluhan tahun silam. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi PALI sebab semuanya berawal dari sini dan 2 tahun sudah merupakan waktu yang cukup untuk berbenah.
Pengadaan Kendaraan Dinas
Ormas Gaib menyorot juga tentang pengadaan kendaraan dinas. Sudah tepatkah peruntukkannya, sudah tepatkah waktunya, dan bagaimana dengan penetapan standar harga bar Ang pemerintah.
Beberapa waktu lalu media menyorot pengadaan kendaraan dinas untuk DPRD PALI padahal sampai saat ini saja lembaga ini belum terbntuk. Bwgitupun terhadap dinas dan SKPD lainnya.
Penerimaan TKS
Seolah sebuah keharusan kebijakan penerimaan TKS ini oleh pemerintah Kabupaten PALI. Tanpa mempertimbangkan aspek pemborosan penggunaan anggaran. Tentu saja membengkaknya pos belanja pegawai akan menguruangi pos belanja pembangunan. Dan tanpa syarat khusus atau skill semua ditampung. Hingga disetiap perkantoran di PALI tidak sedap melihat pemandangan para TKS yang sibuk main game, atau nongkrong dikantin, atau ngerumpi tanpa menghiraukan etika perkantoran. Lebih memalukan hal ini menjadi pergunjingan tamu-tamu yang berasal dari luar PALI.
Pendanaan dan fasilitas media
Masalah pendanaan dan fasilitas media ini sangat terasa ada yang disitimewakan dan terpinggirkan. Tidak ada pembinaan terhadap media lokal yang historisnya ikut berjuang untuk melahirkan PALI. Yang celaka dana yang dianggarkan begitu besar belum sampai triwulan ke-3 pihak humas pemkab PALI sudah berteriak kehabisan dana. Bagaimana mereka memenejnya. Belum soal tagihan masing- masing media disatu sisi ada yang puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Disisi lain ada yang malah gigit jari.
Kinerja SKPD
Banyak sekali kebijakan tidak populer yang dilakukan dilingkungan dinas/instansi ini. Ada yang minta 10% dimuka pada setiap rencana proyeknya, ada yang memotong SPJ anak buah. Dan banyak yang bingung melakukan tugas, ada yang jarang ngantor, ada yang doyan pelesiran ke luar negeri, bahkan ada yang “gaptek” (tidak bisa computer dan internet) dan sebagainya.
HUT PALI
HUT PALI ini perlu penetapan yang jelas dan konkret kedepan dan ditetapkan melalui perda. Karena dari awal ini harus benar, dan harus ditilik dari kandungan hsitoris serta aspek yuridisnya. Jangan berdasarkan kemauan pihak tertentu.DPRD PALI nantinya harus berkonsultasi dengan para pelaku sejarah. Mereka lebih tahu, sebab yang lain pantas dipertanyakan "dimana kalian waktu itu?"
LOGO PALI
Ada satu anggapan logo PALI ini direkayasa hasil jiplakan dan perpaduan yang diusulkan peserta lomba. Beberapa pihak terutama dewan presidium PALI menyorot keras hal ini. Jangan berpikir hanya untuk memenangkan dan mengambil hadiah lomba saja. Untuk itu diharapkan DPRD PALI nantinya meng evaluasi kembali logo PALI ini
PORKAB
Jujur, semua masyarakat senang dan terhibur adanya kegiatan PORKAB ini. Karena Saudara tua muara enim pun tidak melakukan semeriah itu entah karena faktor apa.
Tetapi disisi lain, seharusnya pemerintah jangan melakukan politik mercusuar.Kenapa anggaran tidak diarahkan untuk merintis jalan ke arah kesejahteraan masyarakat. Misalnya pemerintah PALI berani beli karet rakyat 1 juta per kwintalnya atau merintis pembangunan pabrik ban,pabrik suku cadang motor atau HP, alat rumah tangga dari bahan dasar karet. Mendirikan remiling getah. Pabrik CPO dan minyak goreng serta turunan lain dari bahan kelapa sawit ? Ini yang lebih fundamental.
Dispensasi pemakaian jalan
Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan dispensasi pemakaian jalan yang dibangun dari dana APBD kepada pihak swasta. Untuk percepatan kemajuan PALI kenapa tidak mereka didorong untuk membuat dan menggunakan jalan perusahaan sendiri. Sementara Fasum seperti Terminal Pendopo yang masih dibiarkan merana?
Ini adalah kritik membangun unruk kebaikan dan perbaikan PALI ke depan guna mewujudkan negeri PALI yang relegius dan makmur. Semoga Pejabat PALI tidak "anti kritik" sesuai komitmen dan statemennya pada setiap kesempatan. Kami berharap 2015 PALI akan menjadi "the best of Resident" negeri kecil bermandikan mutu manikam dibawah payung keridhoan Allah SWT,
Semoga kritik terbuka ini menjadi lecut untuk semua elemen masyarakat PALI. Dan tidak dianggap sebagai suatu cara untuk merongrong kewibawaan dan pencitraan. Karena selain para penjilat, masih ada penjaga Demarkasi yang sungguh sungguh berjuang untuk kebaikan dan perbaikan. Tidak takut mengkritisi apalagi khawatir kalau dirinya dikucilkan dan takut dimiskinkan dan dibunuh karakternya.
Dirgahayu PALI
14 Desember 2012-14 Desember 2014
Dewan Pimpinan Cabang
Organisasi Kemasyarakatan
Gerakan anak Indonesia Bersatu (GAiB)
Kabupaten PALI
Nurulfallah.D,SH
Ketua
