Print 
PDF
Pelantikan Bupati dan Wakilnya pada 17 Pebruari 2016 yang lalu, menjadi tonggak awal PALI untuk berbenah. Setelah melalui masa transisi sejak awal berdiri 20 April 2013 silam
Istilah "kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi" adalah padanan kata yang paling tepat buat duet kepemimpinan Heri-Ferdian.
Pelaksanaan APBD dan Program riil pembangunan PALI adalah perwujudan cita-cita yang digadang-gadang pada saat Kampanye Pilkada. Masyarakat menunggu Heri-Ferdian merealisasikan janjinya
.
Satu hal yang dituntut untuk merealisasikan itu adalah Profesionalisme dan etos kerja. Ini merupakan PR terberat bagi Heri-Ferdian. Karena harus membenahi SDM dilingkungan kerja dan disemua lini. Maka "kabinet" Heri-Ferdian harus di isi oleh orang-orang yang profesional dan mampu mengerjakan tugas yang diembannya secara baik, tepat dan benar. Tidak berdasarkan politik balas budi, "dak lemak" atau karena link
Tugas utama sang Bupati dan Wakil Bupati Definitif ini adalah menggali potensi SDA, PAD dan rintisan modal kerja membangun negeri ini agar bisa mengejar ketertinggalan disemua lini atau seperti yang sering digembar-gemborkan menjadikan PALI makmur sejahtera seperti Brunai atau Kutai Karta Negara bahkan lebih daripada itu, mengingat potensi SDA yang tersedia dibumi Serepat Serasan ini.
Perhatian utama Heri-Ferdian tetap pada pembangunan infra struktur dan Penguatan Ekonomi Masyarakat. Dimana sumber kehidupan masyarakat PALI yakni Karet, Sawit, dan Perdagangan harus menjadi prioritas. Bagaimana upaya agar Harga Karet dan TBS kelapa Sawit bisa tinggi ditangan petani. Misalnya mendirikan industri yang menggunakan bahan karet alam dan Kelapa Sawit.
Dalam hal pemanfaatan sumber minyak bumi, gas dan batubara kiranya diarahkan untuk mendirikan Perusahaan Daerah yang menghasilkan Listrik, gas rumah tangga bagi masyarakat, tidak hanya sekedar untuk dijual sebagai bahan mentah keluar.
Satu hal yang menjadi momok bagi generasi muda PALI yakni Narkoba dan Penodongan, dua masalah ini harus menjadi prioritas juga, Maka pembentukan Polres di PALI harus disegerakan. Dengan prinsip seperti yang disampaikan Kapolda DKI Jakarta dan Ahok dalam hal membantas premanisme bahwa "negara jangan sampai kalah oleh preman"
Hal lain yang menjadi isue selain pembangunan jalan, penataan pusat pemerintahan dan ibu kota, juga pendataan aset daerah, termasuk yang selama ini belum diserahkan oleh Kabupaten induk Muara Enim seperti beberapa Perusda yakni : PT. Pemdas Agro Citra Buana, Betun Selo, dan PDAM, dll.
Kedepan, masalah Perizinan pengelolaam Migas, Perkebunan, Batubara dan hutan industri perlu dikaji dan ditinjau ulang terutama dari sisi kemanfaatannya bagi pembangunan PALI dan kesejahteraan masyarakat (azas manfaat). Dan apakah benar-benar sudah memenuhi prosedur yang diamanatkan Undang- Undang (azas hak dan kewajiban)
Terahir, tentu saja dukungan dari semua elemen masyarakat (stakeholder) sesuai tupoksi kepada kedua pemimpin ini guna menciptakan PALI yang SERASI NIA (Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis, Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman).... Dengan ridho Allah... Bismillah, semoga......... (PL)
