Print 
PDF
Sungai Langan, BeritaPALI -- Jalan setapak Desa Sungai Langan yang di bangun menggunakan Dana Desa Tahun 2015 kondisinya saat ini sudah banyak mengalami kerusakan karena diduga dikerjakan oleh pihak pelaksana secara asal-asalan. Akibatnya pekerjaan yang dibangun tidak menggunakan papan proyek tersebut banyak menuai protes dan kecaman masyarakat.
Menurut Ruani, salah satu tokoh masyarakat desa setempat mengatakan bahwa pekerjaan jalan setapak tersebut dibangun dengan cara menghamparkan batu krokos dengan tinggi hamparan antara 4 cm – 7 cm. Setelah itu hamparan batu tersebut disiram dengan semen yang sudah di aduk dengan pasir seukuran tinggi papan mal yang berukuran ± 10 cm.
Dilanjutkan oleh Ruani, tanah yang berada di bagian kiri dan kanan jalan dekat papan Mal digali dengan kedalaman ± 5 cm dan lebar ±15 cm sehingga terkesan tinggi jalan setapak tersebut berukuran ± 10 cm.
“Pihak pelaksana membagi pekerjaan tersebut dengan cara berkelompok, setiap kelompok tukang diberikan upah Rp. 500.000,- untuk ukuran panjang 10 meter dan Lebar 1,5 meter. Setiap kelompok tukang dibatasi penggunaan semen paling banyak 6 sak semen untuk ukuran tersebut dan harus menyiapkan sendiri seluruh peralatan kerja seperti ember, cangkul, centong semen, bahkan penyediaan air serta tempat penampungannya,” papar Ruani.
“Salah satu bagian jalan yang dikerjakan oleh kelompok tukang yang dipimpin oleh ketua BPD Sungai Langan YUHERDI bersama anaknya dan tiga orang rekannya yang terletak di Wilayah Dusun I Sesa Sungai Langan hanya menggunakan semen dan pasir saja untuk bagian atas dan di bagian bawahnya hanyalah hamparan pasir belaka kecuali di bagian pinggir dengan lebar ± 15 cm,” sambung Ruani.
Lebih jauh Ruani mengatakan, saat masyarakat melakukan protes terhadap pekerjaan kelompok ketua BPD pada tanggal 16 November 2015, Ketua BPD tersebut justru menjawab dengan arogan yakni menganjurkan agar masyarakat menuntut ke jalur hukum apabila merasa tidak puas atas pekerjaannya tersebut.
Sementara itu, Efredi anggota Forum Buser yang berdomisli di Desa Sungai Langan bersama beberapa masyarakat desa setempat mengatakan akan menuntut pihak pelaksana pembuatan jalan setapak tersebut ke jalur hukum karena dianggap merugikan masyarakat.
“Mulai detik ini dan sampai kapanpun lebih baik tidak ada pembangunan di Desa Sungai Langan yang menggunakan dana APBN atau APBD karena hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu atau sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan oknum pemerintah Dsa Sungai Langan,” ujar Efredi dengan nada kesal.
Menurut Ruani, salah satu tokoh masyarakat desa setempat mengatakan bahwa pekerjaan jalan setapak tersebut dibangun dengan cara menghamparkan batu krokos dengan tinggi hamparan antara 4 cm – 7 cm. Setelah itu hamparan batu tersebut disiram dengan semen yang sudah di aduk dengan pasir seukuran tinggi papan mal yang berukuran ± 10 cm.
Dilanjutkan oleh Ruani, tanah yang berada di bagian kiri dan kanan jalan dekat papan Mal digali dengan kedalaman ± 5 cm dan lebar ±15 cm sehingga terkesan tinggi jalan setapak tersebut berukuran ± 10 cm.
“Pihak pelaksana membagi pekerjaan tersebut dengan cara berkelompok, setiap kelompok tukang diberikan upah Rp. 500.000,- untuk ukuran panjang 10 meter dan Lebar 1,5 meter. Setiap kelompok tukang dibatasi penggunaan semen paling banyak 6 sak semen untuk ukuran tersebut dan harus menyiapkan sendiri seluruh peralatan kerja seperti ember, cangkul, centong semen, bahkan penyediaan air serta tempat penampungannya,” papar Ruani.
“Salah satu bagian jalan yang dikerjakan oleh kelompok tukang yang dipimpin oleh ketua BPD Sungai Langan YUHERDI bersama anaknya dan tiga orang rekannya yang terletak di Wilayah Dusun I Sesa Sungai Langan hanya menggunakan semen dan pasir saja untuk bagian atas dan di bagian bawahnya hanyalah hamparan pasir belaka kecuali di bagian pinggir dengan lebar ± 15 cm,” sambung Ruani.
Lebih jauh Ruani mengatakan, saat masyarakat melakukan protes terhadap pekerjaan kelompok ketua BPD pada tanggal 16 November 2015, Ketua BPD tersebut justru menjawab dengan arogan yakni menganjurkan agar masyarakat menuntut ke jalur hukum apabila merasa tidak puas atas pekerjaannya tersebut.
Sementara itu, Efredi anggota Forum Buser yang berdomisli di Desa Sungai Langan bersama beberapa masyarakat desa setempat mengatakan akan menuntut pihak pelaksana pembuatan jalan setapak tersebut ke jalur hukum karena dianggap merugikan masyarakat.
“Mulai detik ini dan sampai kapanpun lebih baik tidak ada pembangunan di Desa Sungai Langan yang menggunakan dana APBN atau APBD karena hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu atau sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan oknum pemerintah Dsa Sungai Langan,” ujar Efredi dengan nada kesal.
