Hampir Rampung, ini Penampakan Bakal Gedung Baru DPRD PALI

Bakal Gedung Baru DPRD PALI

PENDOPO -- Pasca musibah kebakaran yang menghanguskan Gedung sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PALI pada bulan Juli lalu, Pemerintah Kabupaten PALI berupaya mendirikan gedung baru sebagai pengganti.

Hari ini, Rabu (31/8), usai penyelenggaraan Rapat Paripurna pengesahan 2 Raperda, Bupati PALI; H Heri Amalindo bersama jajaran pimpinan DPRD PALI meninjau proses pembangunan bakal gedung Sekretariat DPRD PALI yang tidak jauh dari lokasi gedung sebelumnya.

Dikatakan oleh Heri, peninjauan tersebut adalah untuk memantau sejauh mana progress pembangunan gedung itu. “Dengan adanya gedung ini, diharapkan para anggota dewan dapat bekerja dengan baik dan nyaman,” tegas Heri. “Insya Allah 3 bulan lagi gedung ini sudah selesai,” lanjutnya.

Dari pantauan BeritaPALI, Gedung yang diperkirakan mempunyai luas 30 x 30 M itu mempunyai beberapa ruang yang diperuntukan bagi jajaran pimpinan dan komisi serta sekretaris DPRD.[az]

Setelah 3 tahun, Akhirnya PALI Miliki Perda

Suasana Rapat Paripurna


PENDOPO -- Setelah beberapa kali dibahas melalui rapat paripurna,akhirnya dua Raperda yakni Raperda tentang Pemerintahan Desa (Pemdes) yang kemudian disederhanakan menjadi Raperda Pemilihan Kepala Desa serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI,pada rapat paripurna DPRD ke 6,Rabu (31/8).

Wakil ketua I DPRD PALI Devi Haryanto membuka rapat paripurna yang diikuti 17 anggota dari 24 anggota Dewan,hadir juga Bupati PALI Heri Amalindo dan Wakil Bupati Ferdian Andreas Lacony serta sejumlah kepala SKPD dilingkup pemerintahan Kabupaten PALI dan sejumlah FKPD.

Dalam paparan hasil kerja Panitia khusus (Pansus) yang disampaikan sekretaris Pansus Edi Eka Puryadi, bahwa Pansus telah menelaah serta membahas dua Raperda yang diajukan Pemkab PALI, yakni tentang Pemerintahan Desa (Pemdes) serta tentang RPJMD, Pansus menyetujui untuk selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna tersebut.

"Namun pada Raperda Pemdes,kami melihat terlalu luas cakupannya,yang seharusnya dijadikan 6 Raperda.Kemudian mengingat di kabupaten ini ada sebagian kepala Desa yang sudah habis masa jabatannya, maka kami sederhanakan dan disetujui Raperda Pemdes menjadi Raperda Pemilihan Kepala Desa," bebernya.

Setelah mendengar paparan hasil kerja Pansus,seluruh anggota Dewan yang hadir menyetujui dan mensahkan dua Raperda dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten PALI.

Dalam sambutannya, Bupati mengucap syukur, akhirnya dua Raperda yang diajukan pemerintah bisa disahkan.

"Alhamdulillah pada hari ini Dewan telah menyetujui Raperda untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan pengkajian agar secepatnya bisa dijadikan Peraturan Daerah (Perda)," ungkap Bupati.[az]

Pemprov Sumsel akan Anggarkan 10M untuk Jalan Belimbing-Sekayu

Ketua DPRD Prov Sumsel; Giri Ramanda saat memyampaikan paparan

Pendopo, BeritaPALI
DPRD Provinsi sumatera-selatan mengalokasikan dana sebesar 10 milyar untuk perbaikan Jalan Provinsi dari Simpang Belimbing menuju Simpang Airitam,karena selama ini jalan tersebut sering dikeluhkan para pengguna Jalan kerap ditemukan lubang dan dipenuhi besi behel menjadi ancaman bagi kendaraan yang melintas.

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota DPRD Provinsi asal Dapil VI; Asgianto ST, saat Reses bersama Pemkab PALI di Aula Kantor Bupati PALI Jalan Merdeka Handayani Mulia KM 10, kamis (17/12).

Menurut politisi asal Gerindra itu, pembangunan jalan tersebut sangat mendesak karena banyak dikeluhkan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Sumsel. Selain dipermulus dengan aspal, jalan tersebut juga akan diperlebar sehingga bisa diusulkan untuk naik kelas menjadi jalan nasional.

"Kami dari Dapil 6 sepakat mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan Simpang Belimbing-Simpang Airitam senilai Rp 10 Milyar," ungkap Asgianto.

"Tapi untuk sementara waktu jalan tersebut akan permulus dulu biar perekonomian masyarakat ‎tidak terganggu. Sebab jalan itu merupakan jalan akses masyarakat PALI," terang putra daerah Talang Ubi itu.

Selain pembangunan jalan tersebut, DPRD Sumsel juga telah menganggarkan perbaikan parit di Talang Ubi, perbaikan jalan desa di wilayah kecamatan Talang Ubi dan normalisasi sungai di Mangkunegara kecamatan Penukal.

"Kita sudah tiga kali melakukan Reses, hasinya kita mendapat masukan dari masyarakat dan hasil rembuk dengan kawan-kawan yang lain, kita sepakat mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur di PALI. Kalau ditotal Rp 16 Milyar dana Reses kita alokasikan untuk masyarakat PALI," tambahnya.
‎
Asgianto melanjutkan, kepedulian anggota dewan asal Dapil 6 ini menyikapi gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dua Penjabat Bupati PALI Heri Amalindo dan Apriyadi.

"Pak Heri dan Pak Apriyadi sangat konsen dengan pembangunan infrastruktur. Karena itu kita dorong lagi agar kabupaten PALI dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain," terangnya.

Hal ini juga ditegaskan Ketua DPRD Sumsel H Giri Ramandha Kiemas yang juga berasal dari Dapil 6. Menurut ketua DPD PDIP Sumsel itu, untuk tahun 2016 mendatang DPRD Sumsel sudah menyetujui usulan Pemprov Sumsel‎ tiga kabupaten kota di Dapil 6 sebanyak Rp 156 Milyar.

"Tahun depan untuk Pemkab PALI, Muaraenim dan Pemkot Prabumulih, Pemprov Sumsel sudah mengalokasikan dana sedikitnya Rp 156 Milyar. Diantaranya pengadaan Alkes untuk Rumah Sakit Pratama Tanah Abang dan Jembatan Payuputat‎," tambah pria berkacamata itu.

---

Teks/ Foto : Suherman ST

Editor : Azwar

Drs H Apriyadi MSi, R-APBD PALI 2016 Tetap Menekankan Pembangunan Infrastruktur

Foto bersama usai pertemuan reses anggota DPRD Dapil VI Provinsi Sumsel

Pendopo, BeritaPALI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan Reses tahap III ke Kabupaten PALI yang dilasanakan di Aula Kantor Bupati PALI, Kamis (17/12). Hadir dalam acara reses antara lain Ketua DPRD Provinsi Sumsel; H Giri Ramanda, H Rizal Kenedi SH, Kamirul, Asgianto, Edi Rianto dan Rachman Djalili yang didampingi oleh Waka DPRD PALI H Darmadi SH. Selain itu, reses juga dihadiri oleh Bupati PALI; Drs H Apriyadi MSi, Sekda PALI; Drs Amirudin Tjikmat, Anggota DPRD PALI, Kepala SKPD, Sekwan, Kapolsek Talang Ubi; KOMPOL Janton Silaban SIK SH, para Camat, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat dan tokoh lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Drs H Apriyadi MSi mengatakan Pildaka perdana Kabupaten PALI 9 Desember beberapa waktu lalu telah terselenggara dengan baik dengan hasil hasil yang tentu diharapkan oleh masyarakat PALI.

Mengenai APBD 2016 yang merupakan APBD pertama yang dibahas oleh DPRD PALI, tetap menekankan pembangunan infrastruktur baik itu transportasi, kesehatan maupun pendidikan dengan perbandinga 70% : 30%.

"Pada APBD 2015 sebesar 711 M, Alhamdulillah karena disupport dari APBD Provinsi maka beberapa proyek dibangun di PALI, antara lain Jembatan Payu Putat yang secara fisik sudah selesai tinggal di 2016 nanti untuk penimbunan dan akses jalan. Selain itu pembangunan jembatan Kertadewa yang saat ini sudah diizinkan oleh Kadin PU untuk dilintasi dan juga RS Pratama yang Insya Allah tahap pertama selesai 20 Desember nanti," papar Apriyadi.

Dikatakan Apriyadi, dengan adanya proyek dari provinsi tersebut tentu saja masyarakat PALI sangat bergembira termasuk proyek pembbangunan irigasi dan normalisasi sungai melalui Dinas PU CK Pengairan.

"Ini semua berkat perjuangan DPRD Sumsel khusunya anggota yang berasal dari Dapil 6; Prabumulih, PALI dan Muara Enim," lanjut Apriyadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel; H Giri Ramanda mengungkapkan bahwa dirinya kagum atas perkembangan dan kemajuan Kabupaten PALI.
"Kalu dulu ndak ke PALI ini pacak pegi dak tau balek, beraqngkat pagi nyampai sore ndak balek nunggu pagi lagi," ungkapnya.

Lanjut Giri, Kedepan Provinsi akan mengambil alih pembangunan jalan Tanah Abang - Modong menjadi jalan provinsi begitu pula dengan jalan Tanah Abang – Dangku - Teluk Lubuk.

"Hanya saja berbedah dengan jalan Pertamina selama ini anggarannya diambil dari anggaran belanja modal Pusat bukan dari dana CSR. Jadi akibatnya akan mengurangi pengembalian dana dari pusat atau DBH (Dana Bagi Hasil, red). Sedangkan untuk CSR perusahaan lebih banyak memberikan proyek atau kegiatan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Giri.

---

Teks/ Foto : Nurul
Editor : Azwar

Sekwan Tak Komunikatif, FAM PALI: Mundur Saja !

Tidak Beri Teladan, Diwawancarai Keringaman, Kakinya "Tesengkang"

Pendopo, BP

Entah kenapa, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Amri Achmad SH MH, belakangan ini menghindar ketika hendak diwawancarai wartawan harian lokal di PALI. Jangankan menjawab pertanyaan, malah ia terkesan menampakkan muka sinisnya ketika melihat kehadiran wartawan di dekatnya.

Ketika wartawan Selasa (23/12) hendak mewawancarainya perihal usulan percepatan pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten PALI, usai acara HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) di gedung Pesos. Dengan membuang muka sinis, pejabat di lingkungan Pemkab PALI satu ini berlalu saja sembari membawa sekotak nasi bungkus, tanpa sepatah katapun menjawab pertanyaan yang dilontarkan.

Namun, ketika wartawan mengucapkan terima kasih, dan bilang padanya untuk membaca berita terkait wawancara tersebut besok (hari ini,red), tiba-tiba Amri membalikkan badan. Dan berkata begini. "Apo kato kau," hardiknya sembari berjalan ke arah wartawan. Saat itu ada salah satu staf/ TKS yang berusaha memenangkannya. Setelah insiden kecil itu berlalu, kemudian wartawan berupaya mendekatinya lagi untuk mendapat keterangan konkrit mengenai hasil rapat mereka terkait informasi percepatan pelantikan anggota DPRD PALI yang memang sudah ditunggu-tunggu pembaca.

Kemudian Amri, dengan sendirinya mendekati wartawan. Dengan bergaya angkuh, dimana kakinya diangakat sebelah (baca: dinaikkan sebelah di atas pot bunga besar), serta dibarengi mimik muka keringaman (baca: seolah terpaksa), barulah ia mempersilahkan wartawan bertanya.

Dewan Pimpinan Forum Aspirasi Masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir (FAM PALI) Kecamatan Abab. Mulyadi Asoy, menilai tingkah yang dipertontonkan Amri Achmad tersebut adalah contoh Pejabat yang tidak komunikatif. "Hal semacam itu bukanlah sikap teladan," ujar Asoy.

Menurut dia, seorang Pejabat itu haruslah komunikatif. Terlebih sekarang ini era keterbukaan informasi. "Lah, yang ditanyakan itu kan terkait perkembangan informasi yang memang perlu diketahui publik. Dan masyarakat memang sangat menantikan informasi tersebut melalui media massa. Harusnya jawab dengan bijak. Kalaupun lagi kesal, ya jangan dibawa-bawa dinas," katanya.

Kaitannya itu menurut Asoy lagi, sosok Amri Achmad sebagai Sekwan, dinilai tak pantas menjadi pemimpin di Kesekretariatan DPRD PALI. "Kalau memang ogah-ogahan bekerja, mundur saja. Masih banyak PNS lain yang siap bekerja dan tidak mudah mengeluh dengan setumpuk pekerjaannya," cetus Asoy.

Dijelaskan Asoy mengutip pandangan seorang ahli kepemimpinan, bahwa inti kepemimpinan ada tiga, yakni karakter, komitmen, dan kemampuan komunikasi."Nah, komunikasi seorang Pemimpin dapat dilihat dari berbicara apa adanya, tidak kaku, tidak dibuat-buat dan mampu berkomunikasi dengan berbagai lapisan. Pemimpin yang handal yakni yang dapat menyederhanakan persoalan-persoalan rumit dalam bahasa yang mudah dan sederhana," pungkasnya

Menanggapi berbeda Nurulfallah D,SH. Ketua DPC Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Kabupaten PALI menyampaikan kepada BP.

" Lumrah kalau pak Sekwan tidak menanggapi pertanyaan awak media. Syukur, dia sudah sadar akan fungsi dan perannya. Karena yang berhak menyuarakan adalah anggota Dewan. Sama Seperti KPU seorang sekretaris KPU tidak berhak mengomentari atau menerangkan apapun karena dia bukan seorang Komisioner. Ini baru melek hukum, satu dewan satu suara. Dan Sekwan tidak punya suara ". Ujar Nurul (HR)

Ir.H. GIRI RAMANDA.N KIEMAS ,SE.MM DILANTIK SEBAGAI KETUA DPRD PROVINSI SUMSEL

Palembang, BP

Setelah berselang tidak berapa lama Jokowi kader Partai PDI Perjuang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kali ini tepatnya hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 Ir.H. Giri Ramanda.N Kiemas,SE.MM juga dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2014-2020 mendatang.

Dalam acara pelantikan yang diadakan diruang paripurma gedung DPRD Sumsel   tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh berbagai petinggi pemerintahan, Lembaga dan partai yang ada di Sumatera Selatan.

Setelah prosesi pelantikan usai diadakan acara rama tama ucapan selamat  dari berbagai elemen yang hadir saat itu.

Dari kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) turut hadir Marta Dinata, Edi Rahmadi, Asri Ag, serta para pengurus Partai  berlogo moncong putih dari berbagai daerah.

Malam harinya keluarga besar Giri mengadakan acara syukuran, pembacaan yasin dan doa bersama dirumah dinas Ketua DPRD dijalan Demang Lebar daun.

Diselah-selah acara rama tama ketua DPRD termuda ini dalam perbincangan dengan media dirinya sangat bersyukur kepada tuhan yang maha Esa, dan siap untuk membangun Sumatera Selatan yang lebih maju lagi serta akan semaksimal mungkin mengawal pemeintahan yang ada. Ditambahlanya dia sangat berharap ada usaha kerja yang baik kepada semua elemen Dewan Perwakilan Rakyat dalam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD.(ar)

Pleno KPUD MUara Enim Tetapkan 25 Anggota DPRD PALI

Muara Enim, BP

Add caption

Seluruh elemen masyarakat PALI menyambut baik ditetapkannya 25 Anggota DPRD Kabupaten PALI oleh KPUD Muara Enim dalam Rapat Plenonya pada Senin (15/12).
Edi Suprianto,SH Ketua DPD Golkar PALI berharap bahwa nantinya DPRD PALI ini dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan benar. Sebagai pengawas kebijakan Pemerintah, menyusun dan menetapkan program yang terarah dan sistematis serta pro rakyat .
“Saya yakin dan percaya 25 dewan yang terhormat ini adalah mereka yang sudah punya pengalaman yang baik, hingga dipercaya oleh rakyat. Dan akan lahir ide ide cemerlang untuk kebaikan dan perbaikan PALI kedepan” papar Edi.
Sementara M.Khadafi Nang Ali,SE tokoh pemuda dan pejuang PALI yang pernah mengomandani Demo Akbar 8 Agustus 2005 menuturkan bahwa dirinya berharap para anggota dewan PALI dapat mengevaluasi 2 tahun perjalanan PALI ini Sudah sejauh mana Penjabat Bupati PAlI dan lembaga pemerintahan dibawahnya mampu melaksanakan amanah UU No.7 tahun 2013. Serta meletakkan fondasi pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran  rakyat PALI.
“Kita sudah berjuang bersama untuk terbenuknya Kabupaten ini.Tujuan nya tidak lain untuk mensejahterakan rakyat PALI. 2 tahun sudah terlampaui namun masih jauh dari mimpi indah kita untuk negeri ini. Karena beberapa hal prinsip sesuai dengan amanah Undang undang belum terjawab. Baik itu penataan aparatur, terobosan dalam bidang ekonomi, dan rencana pembangunan. Kita sama-sama berharap dewan yang telah ditetapkan oleh KPU ini mampu menjawab keinginan rakyat ini. Serta benar benar mewakili aspirasi masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Baik menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan, menetapkan dan mengawasi serta mnegevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunann termasuk kinerja pemerintah” demi kian urai Khadafi.
“Kami beharap nia dengan adenye dewan ikak pacak menekan pemborosan penggunaan anggaran daerah, serta membuat kebijakan yang berpihak pade wang banyak dalam segale hal.” ujar seorang ibu-ibu yang berjualan di Terminal Pendopo dengan bahasa etnik yang medok.
Diterminal Pendopo  seorang tukang ojek bernama mamat menyampaikan kepada BP, “Mintek mintek bae dewan kak kagik idak melulu mikirke ndak nuntut sen dan proyek semate dengan meng "Ao" ke kebijakan yang idak populer lawan pacak ngawasi proyek APBD idak meningka wang ngamburke beras konyet” canda Mamat.(PL)

DPRD Muara Enim Dapil II Bahas Pembangunan DOB

PENDOPO, BP

Suasana Rapat DPRD Dapil II Muara Enim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil II Muara Enim, menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Daerah Penjabat Bupati Ir H Heri Amalindo MM, guna membahas pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Hal ini dikatakan salah satu Anggota DPRD Dapil II Alamsyah SH, dalam rapat koordinasi dengan Kepala Daerah, membahas  IV point salah satunya pembangunan Kantor Polres, Kantor DPRD, Kantor Pemkab, serta pembangunan pasilitas yang dibutuhakan Daerah Otonomo Barau (DOB) itu sendiri.seperti yang di butuhkan di kabupaten PALI saat ini.
Sebelum dilantiknya Anggota Dewan asal Kabupaten PALI, pada tanggal 27 Januari, DPRD Kabupaten Muara Enim asal Kabupaten PALI bekerja sama dengan Anggota DPRD Sumsel, untuk menganggarkan apa saja yang di butuhkan oleh Kepala DOB, untuk pembangunan inprastuktur, sebab semakin besar anggaran di berikan semakin besar pembangunan yang akan dilakukan.
Ia  mengatakan "adanya rakor sekarang ini seluruh instansi Pemerintah bisa mengajukan program kerja untuk tahun mendatang, tentang apa saja, baik itu kegiatan masyarakat, maupun pembangunan, seperti perbaikan jalan, gedung sekolah, pembangunan rumah sakit, maupun berkenaan dengan sosialan masyarakat". Katanya Rabu (10/12)
Lebih lanjut dikatakanya "kami sangat berharap dibawah kepemimpinan Ir H Heri Amalindo MM. kedepannya PALI, akan menjadi sejahtera dan lebih baik bukan hanya mengandalkan PAD, akan tetapi bagaimana cara  meningkatkan PAD dari sektor perkebunan, perikanan sektor migas dan sektor-sektor lainnya, seluruh anggota Dapil II akan terus bekerja sama dengan Pemerintahan," harapanya (putra)

DPRD Dapil VI Provinsi SUMSEL Reses Ke PALI

PALI, BP

Ketua DPRD Provinsi SUMSEL, H. Giri Rahmanda, SE. MM

Ketua DPRD Dapil VI Provinsi SUMSEL H. M. Giri Rahmanda Kiemas, SE., MM beserta rombongan anggota DPRD dari berbagai praksi adakan reses di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) beberapa hari yang lalu.

Dalam reses tersebut dihadiri oleh Ir. H. Achmad Yani, MM., DR. Drs. H. Rachman Djalili, MM., H. Medi Basri S.Sos., Asgianto, ST., Amirul, H. Edi Riayanto, SH. MH. dan Rizal Kenedi, SH.MM 

Kunjungan kerja tersebut bertempat di Ruangan aula kantor Pemkab. PALI yang dipadati seluruh SKPD dan jajaran kepemerintahan Kabupaten PALI  

Acara rapat tersebut juga hadir Bupati PALI, Ir. H. Heri Amalindo, MM., Sekda Kab. PALI Drs. H. M. Isnaini M.Pd., Drs Amirudin Tjimat Asisten I, Budani Akil Asisten II, Ruswan Asisten III meliputi kepala bidang,kepala dinas,kepala kantor,kepala bagian,kepala direktur Rumah sakit,camat,pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

“Kabupaten baru disahkan berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2013. Bupati PALI Ir. H. Heri Amalindo, MM. dilantik tanggal 22 April 2013 dan tugas wajib beliau sebagai Penjabat Bupati antara lain adalah membentuk struktur organisasi SKPD Kabupaten Pali . Alhamdulilah sampai sekarang kita sudah terbentuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan juga terbentuk 12 Kepala Dinas, 7 Badan, Kepala Kantor, Sekretaris Daerah(Sekda), 3 Asisten dan 7 Kepala Bagian di pemerintah Kabupaten Pali ini selanjutnya akan dilaksanakan pilkada insyaallah di tahun 2015 mendatang alhamdulilah kami sudah berkomunikasi dengan KPU Muara Enim.” Terang Sekda Kab. PALI, Drs. H. M. Isnaini M.Pd.

“Pada tahun 2014 dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disiapkan mencapai 430 M terdiri dari 300 M merupakan dana bagi hasil kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan rehap jalan yang ada di kabupaten PALI ini. Yang sudah tergarap diantaranya 20 - 60 M,  dana tersebut didatangkan dari China, kemudian ada rehap pembangunan di tiga gedung Sekolah Dasar negeri,5 dan gedung SMP,2 gedung SMA.” papar Isnaini

Terpisah,DR. Drs. H. Rachman DJalili, MM anggota DPRD Dapil IV Provinsi SUMSEL mewakili  dari 8 orang anggota DPRD dapil VI saat dikomfirmasi wartawan terkait kunjungan kerjanya, mengatakan bahwa H. M.Giri Rahmanda, SE., MM telah ditunjuk sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sebentar lagi akan dilantik.

“Dan juga kami selaku wakil rakyat mendukung sepenunya program Heri amalindo bupati pemerintah. kabupaten pali ini, guna menciptakan daerah ini menjadikan kabupaten yang lebih maju dan menjadi kabupaten yang terbaik diantara yang baik,” paparnya

“Kita bisa bersyukur ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini orang asli daerah kita, dari Muara Enim kalau ada usulan tolong di sampaikan, jangan segan-segan. Sosok seorang Giri  masih muda tapi mempunyai pengalaman yang cukup  banyak.”Ujar RJ sambil bercanda.(Hr)

7 MOBIL MEWAH "TITIPAN" UNTUK DPRD PALI

Deretan mobil mewah "titipan" menanti DPRD PALI

Pendopo - Banyaknya kicauan dimedia sosial tentang issue 10 unit mobil mewah untuk DPRD PALI menggelitik Radar Nusantara dan media lainnya untuk melakukan investigasi. Berikut hasil liputannya.

Ditemui diruang kerjanya. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten PALI Junaidi Anwar,SE pada Selasa (14/10)menepis issue tersebut. Menurut beliau pihaknya hanya menganggarkan 3 unit kendaraan roda 4 masing-masing 1 Unit Pajero glx untuk ketua, seharga Rp. 430.085.750. Dan untuk 2 Wakil Ketua innova. V at lux bensin 2 unit. Seharga Rp.311, 190.000.

"Hanya 3 unit itu yang dianggarkan dalam APBD PALI 2014, sebagai persiapan untuk Dewan PALI bukan untuk 10 dewan Muara Enim yang telah dilantik" demikian tutur Junaidi.

Selanjutnya Junaidi mengarahkan untuk menemui Sekretaris Dewan Amri Ahmad,SH.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke Sekwan, pihaknya membenarkan 3 unit kendaraan dimaksud, dan sudah ada di Sekwan.

Ketika diinvestigasi ke parkir Sekwan ternyata selain 3 unit kendaraan ternyata ada 4 unit jenis avanza yang ikut terpakir, saat ditanya ke Amri beliau menegaskan bahwa 4 unit avanza tersebut " titipan" dari pemkab PALI yang belum jelas peruntukkannya.

"Kendaraan tersebut belum jelas peruntukkannya, apakah untuk Panggar, komisi, atau Badan kehormatan " jelas Amri.

Bahkan Amri sendiri memaparkan bahwa sampai saat ini DPRD PALI belum ada kepastian pembentukaannya.

Beliau menepis pihaknya telah menyiapkan sopir dan 10 mobil mewah bagi anggota DPRD Muara Enim yang ada.

"Adalah keliru pemkab PALI Belum ada Dewan,kendaraan sudah diberikan.Untuk siapa?" Tanya Amri

Lebih jauh Amri menjelaskan bahwa jangankan untuk penambahan 15 anggota dewan, bahkan yang 10 telah dilantik di DPRD Muara Enim saat ini belum jelas apakah akan dilantik menjadi dewan PALI

"Ini ranah KPU,dan belum jelas pengaturannya seperti apa" papar Amri diruang kerjanya.

"Hanya saja kita anggarkan ini akan lebih celaka bila tidak kita anggarkan" sambung Amri.

Namun ketika ditanya 4 Avanza dianggarkan atas permintaan instansi atau SKPD mana serta peruntukannya, baik Junaidi Anwar,SE maupun Amri Ahmad,SH hanya mengatakan "titipan" pemkab PALI 3 unit dari APBD dan 1 unit ABT,

Pertanyaannya: kendaraan ini dibeli atas nama siapa dan untuk siapa? ( bp )