PPS PENGABUAN ADAKAN BINTEK PILKADA

PPS : Hilman, Sudiman, Arpan SPd, Maulana SIP, LestriantiAm Kep, Riswanto

PESERTA BIMTEK PILKADA DESA PENGABUAN,ABAB

Pengabuan, BeritaPALI
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pengabuan kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT)  sebanyak 2.693  jiwa, saat ini terus melakukan upaya dalam mendukung Program KPU guna  mensukseskan Pemilukada Kabupaten PALI.

Hal ini dibuktikan oleh Ketua PPS Desa Pengabuan, Arpan SPd (45) dengan menggelar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pilkada kepada 42 orang yang terdiri dari PPS,  KPPS, Hansip Desa, Hansip TPS dan tokoh masyarakat desa Pengabuan. Kegiatan yang berlangsung hari Jum’at (4/12/2015) dikantor Kepala Desa Pengabuan dihadiri juga oleh Anto Amir Kepala Desa Pengabuan dan beberapa unsur lembaga, pemerintahan Desa.

Saat dikonfirmasi Arpan menyampaikan kepada BeritaPALI bahwa sebagai ketua PPS, dirinya merasa terpaggil dan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan sosialisasi dan wawasan untuk bekal dalam menghadapi Pemilukada serentak 9 Desember 2015 nanti.

“Kegiatan ini melibatkan pengurus KPPS, Hansip, tokoh masyarakat serta beberapa perangat desa, dan BPD. Ini merupakan inisiatif PPS sendiri dan semata untuk mensukseskan pelaksanaan pemilukada khususnya desa Pengabuan,” ungkap Arpan.

Menanggapi hal ini masyarakat Desa pengabuan melalui ketua BPD Pengabuan, Holidi SIP (46) sangat mengapresiasi terobosan  yang dilakukan oleh Arpan selaku ketua PPS, apalagi pendanaanya ditanggung oleh PPS sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh kepala Desa Pengabuan, Anto Amir. Dirinya menghimbau kepada warganya agar  pada tanggal 9 Desember nanti dapat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin serta tetap menjaga kerukunan, kebersamaan dalam kebaikan, dengan tujuan memilih pemimpin Kabupaten PALI yang terbaik.(Adv/Ardani)

Ustadzah Hj Lulu : "Pilihlah Pemimpin yang Amanah"

Suasana Tausiyah

Pendopo, BeritaPALI.com
Ciri-ciri pemimpin amanah yang pertama adalah taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ciri-ciri yang kedua, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan ciri ketiga menepati janji dan melaksanakan apa yang telah dijanjikannya.

Hal itu disampaikan Da'i kondang Ustadzah Hj. Lulu Susanti di acara Tausyiah Tabliqh Akbar Siraman Rohani di Lapangan Ampera depan Komando Rayon Militer (Koramil) Talang Pipa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Kamis (12/11).

Selain itu juga Ustadzah yang akrab disapa Kak Lulu ini menegaskan agar masyarakat berhati-hatilah dalam memilih calon pemimpin yang mudah mengobral janji. Karena menurutnya seorang calon pemimpin yang banyak memberikan janji jangan langsung dipercaya.

"Jika akan memilih pemimpin, lebih baik pilihlah orang-orang yang sepanjang hayatnya memberikan bukti dari pada yang hanya bisa memberikan janji. Dan satu lagi setiap suara yang kita berikan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Sang Maha Pengatur, makanya berhati-hatilah dalam memilih pemimpin," paparnya.

Selain Tausyiah agama, acara tetsebut juga dimeriahkan oleh penampilan grup rebana dan marawis serta gitar tunggal.

Tampak hadir diacara tersebut Ir H Heri Amalindo MM dan Ferdian Andreas Lacony, Irwan ST, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan dihadiri juga oleh ratusan ibu-ibu dari majelis taklim serta warga sekitar Pendopo.

Ketua Panitia pelaksana, Iskandar Anwar SE dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah upaya agar kita bisa berkumpul dan menjalin silahturahmi. Menyinggung masalah Pilkada, Kandar mengatakan bahwa Heri Amalindo adalah sosok calon pemimpin yang amanah dan religius.

"Dengan adanya ikatan silatuhrahmi ini kita bisa saling mengingatkan apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada saya yakin masyarakat PALI orangnya cerdas dan pintar dalam memilih calon pemimpinn," ungkapnya.

Ditambahkan oleh Kandar, jika pasangan HAFAL menang, dirinya siap mendatangkan investor agar bisa membantu membangun Kabupaten PALI hingga semakin maju dan terdepan dari kabupaten dan kota di Sumsel.

Sementara itu, Heri Amalindo dalam sambutanya mengingatkan kepada para jamaah yang hadir, jangan saling menghujat dan menfitnah orang lain dan jaga kesatuan serta persatuan antar sesama.

"Saya mengajak semua masyarakat kabupaten PALI untuk menjaga persatuan dan kesatuan, jangan hanya gara-gara Pilkada, kita jadi bermusuhan dan terpecah belah. Berbeda pendapat sah sah saja yang penting kompak, saya tidak mau sampai terjadi dendam dikemudian harinya," pesan Heri.

"Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh HJ.Lulu sampaikan tadi dalam tausyiahnya dapat bermanfaat bagi kita semua," pungkas Heri.

Teks/ Foto : Suherman ST
Editor: Azwar

Darsono Bantah Komisioner KPUD PALI Bukan Putra PALI

Pendopo, BeritaPALI.com
Issue yang sempat beredar di kalangan masyarakat PALI tentang salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berasal dari luar daerah alias bukan putra PALI menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Bumi Serepat Serasan belakangan ini.



Namun hal ini dibantah keras oleh Sekretaris Panitia Tim Seleksi (Timsel), H Darsono.‬ Dirinya memastikan seluruh Komisioner KPUD PALI merupakan putra daerah bumi Serepat Serasan.



"Saya tegaskan kelima komisioner KPUD PALI merupakan putra daerah Kabupaten PALI. Karena penyeleksian administrasi kemarin sangatlah ketat, jadi tidak mungkin ada salah satu komisioner bukan putra asli PALI," jelasnya ketika dihubungi wartawan via telepon seluler, Kamis Sore (12/11).‬



‪Menurut Darsono, sejak awal proses pendaftaran, mulai dari administrasi para calon peserta Komisioner KPUD PALI diperiksa ketat identitas, domisili dan lain sebagainya.



"Jika dari awal pendaftaran ada yang bukan asli PALI, maka pendaftar tersebut langsung out atau dieliminasi dan didiskualifikasi, sehingga saya pastikan sekali lagi bahwa Komisioner KPUD PALI putra daerah PALI," tegasnya.



Memang pada sebelumnya menjadi topik perbincangan pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai hal tersebut sempat issue yang mengatakan dari kelima komisioner KPUD PALI yang baru dilantik tersebut tidak terdaftar di DPT PALI bahkan dikabarkan kartu keluarga (KK) salah satu komisioner masih merupakan KK Palembang.



Sementara itu Nurulfallah D, SH Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten PALI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing issue, karena menurutnya issue adalah perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.



"Saya harap masyarakat khususnya pewarta atau pembuat berita tolong cari dulu kebenarannya, jangan sampai merugikan pihak lain. Karena apa yang disampaikan orang belum tentu benar apalagi cerita dari mulut ke mulut kita sekarang bicara tentang fakta baru itu menjadi berita,"imbuhnya.





Teks : Suherman

Foto : net

Dafit Susanto SE, Ketua Tim Pemenangan HAFAL Kecamatan Tanah Abang : "Jangan Termakan Issue"

Dafit Susanto SE, Ketua Tim Pemenangan HAFAL Kecamatan Tanah Abang

Tanah Abang, beritapali.com
Munculnya issue miring setelah kampanye terbuka Paslon HAFAL di desa Raja Kecamatan Tanah Abang banyak hal-hal yang sengaja dipelintir oleh lawan politik untuk mendiskriditkan Paslon HAFAL.

Untuk itu kepada BeritaPALI Dafit Susanto SE, Ketua Tim Pemenangan HAFAL Kecamatan Tanah Abang menyatakan bahwa Apa yang telah disampaikan oleh para jurkam pada acara kampanye terbuka di Desa Raja tanggal 3 November yang lalu mungkin hanya karena luapan euphoria dukungan yang menggebu-gebu dari para jurkam itu sendiri sehingga mungkin muncul kata-kata yang kurang berkenan terhadap masyarakat terutama masyarakat Desa Raja sendiri.

"Kami sebagai Tim Pemenangan hanya terlalu bersemangat menyampaikan visi dan misi Paslon HAFAL, tidak ada maksud untuk menyinggung Paslon lain. Sejauh ini menurut kami, Paslon HAFAL adalah sosok pemimpin yang merakyat dan sudah terbukti hasil kepemimpinannya, salah satunya adalah pembangunan jembatan Payu Putat. Jika selesai nanti hal tersebut dapat memberikan dambak baik untuk semua masyarakat Kabupaten PALI, terutama berdampak langsung pada masyarakat Tanah Abang dan sekitarnya" ungkap Dafit.

Ditambahkan oleh Dafit bahwa sesungguhnya apa yang telah dilontarkan tersebut tidak bermaksud untuk menyakiti masyarakat atau paslon lain. Dan dirinya yakin masyarakat bisa memahami dan memilah tentang isi dan pembicaraan yang telah disampaikan dipanggung terbuka tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan HAFAL Kecamatan Tanah Abang; Ardani AMd. Dirinya mengungkapkan bahwa masing-masing Paslon adalah putra terbaik PALI.

"Namun ada Paslon yang saat ini lebih tepat untuk memimpin PALI. Jika dilihat dari fakta di lapangan, Paslon HAFAL sudah banyak berbuat untuk Kabupaten PALI dan kita harus mengakui ini," papar Ardani.

"Untuk itu yang terbaik adalah jika kita berikan kesempatan lebih dahulu untuk HAFAL memimpin Kabupaten PALI ini, karena Pak Heri orang yang berpengalaman didalam pembangunan infrastruktur. Karena beliau adalah mantan Kadin PU Bina Marga Muba dan Sumsel, berarti sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah bahwa kita menyerahkan kepemimpinan kepada ahlinya," pungkasnya.

Teks/Foto : Azwar
Editor : Azwar

KPU Minta Pemerintah Inisiatif Tindaklanjuti Temuan BPK soal Pilkada

Ketua KPU Husni Kamil Manik

Komisi Pemilihan Umum meminta pemerintah berinisiatif menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap pemerintah bisa menutupi kekurangan yang muncul berdasarkan audit BPK sebelum tahapan pilkada selanjutnya dimulai.

"Kami menyampaikan agar pemerintah segera berinisiatif untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK itu, di mana kekurangan-kekurangan yang ada bisa diantisipasi sebelum tahapan berlanjut dan utamanya sebelum pemungutan suara 9 Desember selesai," kata Husni di kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (13/7/2015) malam.

KPU mengikuti rapat yang dipimpin Wapres secara tertutup Senin malam. Hadir pula dalam rapat itu sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Rapat tersebut juga diikuti Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Selain itu, sejumlah pimpinan partai politik dilibatkan dalam rapat ini.

Secara khusus, di hadapan pimpinan parpol Husni meminta kepada pemerintah agar turut memperhatikan catatan BPK tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sedianya turut berkontribusi dalam persiapan pelaksanaan pilkada ini.

Husni pun menyinggung hasil audit BPK yang tidak menyentuh hingga kontribusi DPR. "Karena semua catatan yang 10 itu dan itu menyinggung peran KPU, Bawaslu, MK, Pemda, Pemerintah Pusat dan yang tidak disebut DPR, walaupun sebenarnya DPR punya kontribusi juga atas persiapan ini," tutur Husni.

Sebelumnya, BPK mengungkap 10 temuannya terkait persiapan penyelenggaraan pilkada serentak. Audit ini dilakukan BPK atas permintaan DPR.

Adapun sepuluh temuan itu terdiri dari penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan; NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan; Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan; Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU provinsi/kabupaten/kota dan bawaslu provinsi/panwaslu kabupaten/kota belum sesuai ketentuan; serta Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya.

Temuan lainnya adalah sebagian besar bendahara panitia pemilihan kecamatan (PPK), pejabat pengadaan/kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pada sekretariat KPU provinsi/kabupaten/kota, bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pilkada serentak belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan.

Masalah lain terkait kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai; Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015; Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; serta Pembentukan panitia ad hoc yang tidak sesuai ketentuan.(KOMPAS)